MASSA AKSI TERKAIT APBD-P WAKATOBI YANG TAK KUNJUNG DI TANDATANGANI OLEH PLT BUPATI WAKATOBI MENDAPATKAN TINDAKAN REPRESIF DARI OKNUM POL PP

Kendari, 12 NOVEMBER 2024 – Akibat tidak menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Plt Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud Disorot mahasiswa Wakatobi, Selasa 12/11/24

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Wakatobi Kota Kendari melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoal sikap Ilmiati Daud yang dinilai akan merugikan masyarakat Wakatobi.

Salah satu orator bernama Risal menerangkan jika APBD-P sangat penting bagi masyarakat Wakatobi, sebab banyak agenda pembangunan yang akan terhambat jika tidak segera ditandatangani.

“Agenda APBD Perubahan tahun ini kan didalamnya ada pembayaran hak P3K, termasuk apa yang pernah disuarakan masyarakat Binongko beberapa bulan lalu,” terang Risal.

“Tolong Ibu Plt jangan buat para P3K di Wakatobi menderita,” tambahnya.

Saat melakukan aksi demonstrasi tersebut, Aliansi Mahasiswa Wakatobi Kota Kendari sempat di halang-halangi oleh Satpol-PP yang bertugas.

Masa aksi juga mendapatkan kriminalisasi hingga mobil sound di rusak oleh salah satu oknum Satpol PP yang berinisial “i” yang di duga berpihak pada salah satu Paslon yang ada di kabupaten Wakatobi.

Akibat dari itu aksi saling mendorong antara masa aksi dan Satpol-PP tidak terhindarkan lagi.

Masa aksi yang sudah mulai memanas akhirnya bisa di redam saat Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Gubernur Sulawesi tenggara bersedia untuk menerima massa aksi di Kantor Gubernur Sultra.

Dalam pertemuan tersebut La Ode Fasikin selaku Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Gubernur Sulawesi tenggara menekankan bahwa pentingnya APBD-P dalam pembangunan daerah sehingga Provinsi Sultra akan melakukan evaluasi kerja terhadap Plt Bupati Wakatobi

Harapan dari Aliansi Mahasiswa Wakatobi Kota Kendari agar pemerintah provinsi Sultra segera mengevaluasi Plt Bupati Wakatobi terkait adanya laporan dari masyarakat wakatobi yang menduga adanya penyalahgunaan wewenang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KONGRES GmnI DAN KEPENTINGAN YANG TERSTRUKTUR

Gambar
Senin 27 januari 2025_ Hiruk pikuk hajatan nasional GMNI (Gerakan mahasiswa nasional Indonesia) yaitu kongres GmnI yang rencana akan di adakan dalam waktu dekat ini kembali membangunkan jiwa-jiwa marhaenis di seluruh indonesia untuk ikut serta dalam momentum tersebut. dalam momentum yang Setiap 4 tahun sekali ini di adakan adalah momentum di mana di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang salah satunya adalah pembahasan arah organisasi,kerja-kerja organisasi kedepannya dan yang paling penting adalah pemilihan pimpinan tertinggi organisasi yg menampung ratusan ribu anggota se indonesia ini. beberapa pimpinan daerah dan cabang telah melakukan diskusi-diskusi terkait hajatan nasional tersebut, GmnI kendari yang juga salah satu cabang di wilayah indonesia timur telah melakukan diskusi-diskusi terkait hal demikian, beberapa agenda sebelumnya telah di lakukan GmnI kendari salah satunya adalah RAPIMCAB sebagai salah satu upaya GmnI kendari dalam menyongsong efektifitas kerja...
Baca selengkapnya

TIGA DINAS DAN KEPOLISIAN TIDAK MAMPU MENANGANI KELOMPOK PREMAN YANG MELAKUKAN BONGKAR MUAT ILEGAL DI SALAH SATU PELABUHAN DI WAKATOBI

Gambar
Wangi-wangi 12 maret 2024_ polemik penangan Kasus bongkar muat ilegal di dermaga wanci, jubir Koperasi TKBM pangulubelo RISAL SH menyayangkan sikap daripada Dinas terkait yang salah satunya adalah kadis perhubungan di mana dalam proses hearing pada tanggal 28 februari 2025 yang lalu ada pernyataan dari kadis perhubungan bahwa ia tidak mampu menertibkan hal tersebut, sehingga ia menduga bahwa hanya ada dua kemungkinan yaitu adanya jatah yang masuk di kantong atau ancaman premanisme. di mana jika merujuk kepada Isi surat keputusan bersama (SKB) mengatakan bahwa yang brtanggung jawab dalam proses bongkar muat di suatu prlabuhan adalah Perhubungan,koperasi dan Sahbandar. dalam hasil hearing beberapa hari yang lalu juga jubir TKBM PANGULUBELO memberikan solusi kepada kadis perhubungan bahwa segera mungkin melakukan patroli di lingkungan buruh atau para tenaga bongkar muat agar tidak terjadi lagi adanya kelompok-kelompok bongkar muat yang ilegal pihak TKBM PANGULUBELO juga mengh...
Baca selengkapnya

25 ANGGOTA DPRD WAKATOBI TIDAK BERKANTOR, MASYARAKAT DI PERHADAPKAN DENGAN GEDUNG KOSONG

Gambar
I JULI 2024-  Sejumlah masyarakat kabupaten wakatobi yang tergabung dalam aliansi masyarakat wakatobi melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik terkait pemadaman listrik secara sepihak oleh pihak ULP Wangi-wangi di pulau wangi-wangi kabupaten wakatobi, dalam aksi tersebut masa aksi bertandang di rute pertama yakni PLTD wangi-wangi, kemudian ke kantor bupati Wakatobi dan terkahir di DPRD WAKATOBI, dalam gerakan tersebut koordinator lapangan bung Risal mengatakan bahwa " Masalah ini sudah terjadi sejak bulan oktober 2023 dan hingga saat ini belum ada solusi yang di tawarkan oleh pihak penyedia layanan listrik maupun pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif" Dalam aksi tersebut juga sempat melakukan hearing dengan pemerintah daerah yakni SEKDA sendiri yang menerima masyarakat di kantor bupati wakatobi dengan di lakukan pemanggilan terhadap pihak ULP sebagai penyalur daya listrik dari PLTD, Dalam hearing tersebut pihak ULP menjelaskan terkait adanya kenda...
Baca selengkapnya