TIGA DINAS DAN KEPOLISIAN TIDAK MAMPU MENANGANI KELOMPOK PREMAN YANG MELAKUKAN BONGKAR MUAT ILEGAL DI SALAH SATU PELABUHAN DI WAKATOBI

Wangi-wangi 12 maret 2024_polemik penangan Kasus bongkar muat ilegal di dermaga wanci, jubir Koperasi TKBM pangulubelo RISAL SH menyayangkan sikap daripada Dinas terkait yang salah satunya adalah kadis perhubungan di mana dalam proses hearing pada tanggal 28 februari 2025 yang lalu ada pernyataan dari kadis perhubungan bahwa ia tidak mampu menertibkan hal tersebut, sehingga ia menduga bahwa hanya ada dua kemungkinan yaitu adanya jatah yang masuk di kantong atau ancaman premanisme.
di mana jika merujuk kepada Isi surat keputusan bersama (SKB) mengatakan bahwa yang brtanggung jawab dalam proses bongkar muat di suatu prlabuhan adalah Perhubungan,koperasi dan Sahbandar.
dalam hasil hearing beberapa hari yang lalu juga jubir TKBM PANGULUBELO memberikan solusi kepada kadis perhubungan bahwa segera mungkin melakukan patroli di lingkungan buruh atau para tenaga bongkar muat agar tidak terjadi lagi adanya kelompok-kelompok bongkar muat yang ilegal
pihak TKBM PANGULUBELO juga mengharapkan kebijakan dari pemda terkait hal demikian agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti salah satunya adanya saling serang kelompok buruh yang mencoba merebut masing-masing hak nya yang telah di serobot oleh kelompok ilegal yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok TKBM,
"Kami sangat mengharapkan kebijakan dari pemerintah terkait problem tersebut di mana kami merasa bahwa hak kami telah di serobot oleh sekelompok preman yang melakukan bongkar muat di dermaga wanci" ujar jubir TKBM PANGULUBELO.
ia juga menekankan bahwa dasar daripada TKBM PANGULUBELO yaitu adanya pernyataan dari pihak sahbandar dan kepala dinas koperasi pada saat pihak tkbm pangulubelo melakukan koordinasi di mana kadis koperasi dan umkm mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada kelompok yang mengatasnamakan diri TKBM yang melakukan bongkar muat di dermaga wanci tersebut, di mana dalam penegakkan perintah surat keputusan bersama atau SKB

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KONGRES GmnI DAN KEPENTINGAN YANG TERSTRUKTUR

Gambar
Senin 27 januari 2025_ Hiruk pikuk hajatan nasional GMNI (Gerakan mahasiswa nasional Indonesia) yaitu kongres GmnI yang rencana akan di adakan dalam waktu dekat ini kembali membangunkan jiwa-jiwa marhaenis di seluruh indonesia untuk ikut serta dalam momentum tersebut. dalam momentum yang Setiap 4 tahun sekali ini di adakan adalah momentum di mana di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang salah satunya adalah pembahasan arah organisasi,kerja-kerja organisasi kedepannya dan yang paling penting adalah pemilihan pimpinan tertinggi organisasi yg menampung ratusan ribu anggota se indonesia ini. beberapa pimpinan daerah dan cabang telah melakukan diskusi-diskusi terkait hajatan nasional tersebut, GmnI kendari yang juga salah satu cabang di wilayah indonesia timur telah melakukan diskusi-diskusi terkait hal demikian, beberapa agenda sebelumnya telah di lakukan GmnI kendari salah satunya adalah RAPIMCAB sebagai salah satu upaya GmnI kendari dalam menyongsong efektifitas kerja...
Baca selengkapnya

25 ANGGOTA DPRD WAKATOBI TIDAK BERKANTOR, MASYARAKAT DI PERHADAPKAN DENGAN GEDUNG KOSONG

Gambar
I JULI 2024-  Sejumlah masyarakat kabupaten wakatobi yang tergabung dalam aliansi masyarakat wakatobi melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik terkait pemadaman listrik secara sepihak oleh pihak ULP Wangi-wangi di pulau wangi-wangi kabupaten wakatobi, dalam aksi tersebut masa aksi bertandang di rute pertama yakni PLTD wangi-wangi, kemudian ke kantor bupati Wakatobi dan terkahir di DPRD WAKATOBI, dalam gerakan tersebut koordinator lapangan bung Risal mengatakan bahwa " Masalah ini sudah terjadi sejak bulan oktober 2023 dan hingga saat ini belum ada solusi yang di tawarkan oleh pihak penyedia layanan listrik maupun pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif" Dalam aksi tersebut juga sempat melakukan hearing dengan pemerintah daerah yakni SEKDA sendiri yang menerima masyarakat di kantor bupati wakatobi dengan di lakukan pemanggilan terhadap pihak ULP sebagai penyalur daya listrik dari PLTD, Dalam hearing tersebut pihak ULP menjelaskan terkait adanya kenda...
Baca selengkapnya